UU Cipta Kerja Jamin Program Perhutanan Sosial

Program Perhutanan Sosial yang digulirkan Pemerintah sejak 2007 telah memberi banyak manfaat kepada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan negara dan hutan adat (hak). Kehadiran Undang undang Cipta Kerja yang disahkan Pemerintah menjadi UU Nomor 11/2020 pada 2 November 2020 akan semakin menjamin keberlangsungan program ini. “Inilah untuk pertama kalinya Program Perhutanan Sosial masuk di dalam UU, dan UU tersebut adalah UU Cipta Kerja. Jadi sangat terjamin,” kata Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Supriyanto dalam diskusi online [email protected] dengan tema UU Cipta Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Perhutanan Sosial, Kamis, 10 Desember 2020. Bambang menjelaskan, di UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan, Program Perhutanan Sosial masuk bagian pemberdayaan masyarakat. “Sementara UU Cipta Kerja, tidak hanya mengatur tentang distribusi akses hutan, tetapi juga terkait pendampingan, untuk peningkatan kapasitas, dan sekaligus juga resolusi konflik. Hal-hal itu yang diatur di dalam Rancangan Peraturan Pelaksanaan (RPP) tentang Kehutanan pada bab Perhutanan Sosial UU Cipta Kerja,” ujarnya Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian mengungkapkan beberapa dampak positif Program Perhutanan Sosial. Di bidang ekonomi, menurutnya, program ini telah memberi ruang pekerjaan baru bagi sekitar 800 hingga 900 ribu kepala keluarga.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *