Sah PBB Tolak Isu Refendum Papua

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menolak rencana referendum Papua, dan memutuskan Papua merupakan bagian dari Indonesia yang tidak bisa diganggu gugat. Penegasan tersebut disampaikan oleh Sekjen PBB, António Guterres ketika ditemui oleh Wakil Tetap RI untuk PBB , Dian Triansyah Djani di New York pada 10 September 2019 untuk membahas perkembangan situasi terakhir di Papua, dan status kedaulatan Papua dari sudut pandang PBB.
Dari pertemuan itu menghasilkan beberapa poin penegasan terkait sikap PBB terhadap status Papua. Pertama, PBB mendukung Kedaulatan dan Integritas wilayah Indonesia dan Isu Kedaulatan bukan suatu pertanyaan bagi PBB. Status Papua sudah final di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan prinsip uti possideti iuris, sesuai New York Agreement 1962, Act of Free Choice 1969, dan resolusi GA PBB 2504 (XXIV) tahun 1969.
Kedua, PBB melihat outcome dan progres dari pembangunan Pemerintah pada era Presiden Jokowi di wilayah Papua dan Papua Barat yang sangat dirasakan oleh masyarakat Papua. Terlebih lagi adanya komitmen dari pemerintah untuk terus membangun Papua agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya sejajar dengan daerah lain di Indonesia.
Ketiga, PBB memahami adanya kelompok separatis yang terus-menerus membuat hoax dan demo anarkis dan tindak kekerasan. Pihaknya mengingatkan agar aparat kepolisian tetap menahan diri agar tidak menimbulkan dampak yang buruk dan menyulitkan pemerintah.
Keempat, Terkait Vanuatu, pihaknya menyadari bahwa negara itu sering mengangkat isu Papua dalam beberapa agenda internasional. Namun demikian PBB tetap akan berada pada pendiriannya sebagaimana yang telah dtetapkan.
Dari poin-poin tersebut dapat disimpulkan bahwa PBB tetap mendukung Kedaulatan Indonesia atas Papua, sehingga menutup peluang referendum yang selama ini digembor-gemborkan oleh sebagian kecil tokoh Papua dan simpatisan kelompok separatis baik bersenjata maupun politik.Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menolak rencana referendum Papua, dan memutuskan Papua merupakan bagian dari Indonesia yang tidak bisa diganggu gugat. Penegasan tersebut disampaikan oleh Sekjen PBB, António Guterres ketika ditemui oleh Wakil Tetap RI untuk PBB , Dian Triansyah Djani di New York pada 10 September 2019 untuk membahas perkembangan situasi terakhir di Papua, dan status kedaulatan Papua dari sudut pandang PBB.
Dari pertemuan itu menghasilkan beberapa poin penegasan terkait sikap PBB terhadap status Papua. Pertama, PBB mendukung Kedaulatan dan Integritas wilayah Indonesia dan Isu Kedaulatan bukan suatu pertanyaan bagi PBB. Status Papua sudah final di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan prinsip uti possideti iuris, sesuai New York Agreement 1962, Act of Free Choice 1969, dan resolusi GA PBB 2504 (XXIV) tahun 1969.
Kedua, PBB melihat outcome dan progres dari pembangunan Pemerintah pada era Presiden Jokowi di wilayah Papua dan Papua Barat yang sangat dirasakan oleh masyarakat Papua. Terlebih lagi adanya komitmen dari pemerintah untuk terus membangun Papua agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya sejajar dengan daerah lain di Indonesia.
Ketiga, PBB memahami adanya kelompok separatis yang terus-menerus membuat hoax dan demo anarkis dan tindak kekerasan. Pihaknya mengingatkan agar aparat kepolisian tetap menahan diri agar tidak menimbulkan dampak yang buruk dan menyulitkan pemerintah.
Keempat, Terkait Vanuatu, pihaknya menyadari bahwa negara itu sering mengangkat isu Papua dalam beberapa agenda internasional. Namun demikian PBB tetap akan berada pada pendiriannya sebagaimana yang telah dtetapkan.
Dari poin-poin tersebut dapat disimpulkan bahwa PBB tetap mendukung Kedaulatan Indonesia atas Papua, sehingga menutup peluang referendum yang selama ini digembor-gemborkan oleh sebagian kecil tokoh Papua dan simpatisan kelompok separatis baik bersenjata maupun politik.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *