Instruksi itu disampaikan Kepala Negara saat memberikan pengarahan kepada para peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/2/2021).
“Saya tekankan lagi beberapa hal yang harus saudara-saudara lakukan dalam upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan,” kata Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi mengatakan, instruksi pertama adalah memprioritaskan upaya pencegahan dan jangan terlambat. Di negara besar, kata dia, kebakaran hutan juga terjadi. Bahkan, dalam skala yang besar. “Saya kira, saudara-saudara tahu semuanya. Sampai ada kota yang ikut terbakar. Hal-hal seperti ini betul-betul harus kita jadikan pelajaran,” katanya.
Ia mengatakan, pencegahan harus menjadi prioritas, karena kalau sudah terlambat, meskipun diguyur dengan water bombing sebanyak apapun tidak akan mempan.
“Jadi, api boleh keluar kecil, tapi harus segera dipadamkan. Sekali lagi pencegahan diprioritaskan,” kata Presiden Jokowi.
Selain memprioritaskan pencegahan, Presiden Jokowi juga mengingatkan tentang pentingnya manajemen lapangan yang terkonsolidasi dan terkoordinasi. Contohnya, apabila di sebuah desa ada api kecil, harus segera diberitahukan agar bisa tertangani dengan baik. “Bukan sudah terlanjur besar baru ketahuan, sulit memadamkan itu. Semua harus digerakkan untuk dilakukan deteksi dini. Monitoring di area-area yang rawan hotspot,” katanya.
Menurut Presiden Jokowi, baik aparat maupun masyarakat sudah memahami di lokasi mana saja yang termasuk katergori rawan karhutla dan diperlukan update informasi setiap hari sehingga kondisi harian di lapangan terpantau.
“Manfaatkan teknologi untuk memonitoring dan pengawasan dengan sistem dashboard. Hati-hati begitu kebakaran meluas itu kerugian tidak hanya juta atau miliar. Saya pastikan larinya di angka triliunan. Ini hati-hati. Belum kerusakan ekologi, ekosistem kita,” katanya.
Kedua adalah infrastruktur monitoring dan pengawasan
harus sampai tingkat bawah dalam pencegahan Karhutla dengan melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Kepala Desa.
“Saya melihat dulu di Riau, saya lihat bagus. Polda memiliki sebuah aplikasi teknologi yang bisa cek sampai bawah. Hal-hal seperti itu yang harus kita lakukan,” katanya.
Selain itu, lanjutnya, berikan pendidikan, edukasi yang terus-menerus kepada masyarakat, perusahaan, dan korporasi, terutama di daerah dengan kecenderungan peningkatan hotspot.
“Ajak tokoh agama, ajak tokoh masyarakat untuk ikut menjelaskan kepada masyarakat akan bahaya kebakaran hutan dan lahan bagi kesehatan, dan juga dampak ekonomi yang tidak kecil,” kata Presiden Jokowi.
Ketiga, kata Presiden Jokowi, semua pihak wajib mencari solusi yang permanen untuk mencegah dan menangani terjadinya Karhutla pada tahun-tahun mendatang. Sebab, 99% kebakaran hutan terjadi akibat ulah manusia, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja karena kelalaian.
“Dan, motif utamanya selalu satu, ekonomi. Karena saya tahu bahwa pembersihan lahan itu lewat pembakaran adalah cara yang paling murah,” ujarnya.
Menurut Presiden Jokowi edukasi kepada masyarakat dapat secepatnya dilakukan. Namun, bukan kepada perusahaan maupun korporasi. “Ini harus ditata ulang kembali. Cari solusi agar korporasi dan masyarakat membuka lahannya tidak dengan cara membakar,” jelas dia.
Keempat adalah penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut harus terus dilanjutkan. Presiden Jokowi telah memerintahkan kepada Badan Restorasi Gambut dan Mangrove agar penataan ekosistem gambut menjadi fokus.
Ia mengatakan, kawasan hidrologi gambut harus dipastikan permukaan air tanahnya tetap terjaga dalam kondisi yang tinggi. “Buat banyak embung, buat banyak kanal, buat sumur bor dengan berbagai tekhnik pembahasan lainnya sehingga yang namanya lahan gambut tetap basah. Sudah mengerti semuanya, saya tidak perlu menjelaskan mengenai ini,” katanya.
Instruksi kelima adalah, jangan biarkan nyala api membesar dan jangan terlambat memadamkan api, agar mudah dikendalikan.
“Kelima ini penting. Jangan biarkan api membesar. Jangan terlambat sehingga sulit dikendalikan, sehingga kita semuanya harus tanggap. Gubernur, bupati, wali kota tanggap. Pangdam, Danrem, Dandim tanggap. Kapolda, Kapolres tanggap. Ini sebetulnya hanya respon yang cepat saja kok, kalau kita merespon api baru kecil, tampung,” kata Presiden Jokowi.
Ia mengatakan, apabila diperlukan segera melakukan pemadaman melalui operasi udara water bombing. Metode ini, lanjutnya, sudah sering dilakukan di Indonesia.
“Tapi kalau bisa, api masih kecil langsung disiram di darat saja, karena water bombing butuh anggaran yang gede, tapi kalau sudah terlambat, ya mau tidak mau kita pakai itu,” kata Presiden Jokowi.