Netralitas Polri di Pilkada 2020, Pegang Peranan Penting Hasilkan Pimpinan Daerah Berkualitas

Tuindra.com – Praktisi Hukum dan Anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki), Andrea H Poeloengan, berbicara soal ‘Netralitas Polri di Pilkada 2020’. Dia menilai hal itu sangat menarik untuk dibahas, mengingat Polri memegang peranan penting dalam mengamankan jalannya konstestasi pemilihan kepala daerah.
“Para Kepala Daerah juga merupakan bagian dari tonggak-tonggak keutuhan NKRI, sehingga konsekuensi logisnya jika yang terpilih nantinya adalah paslon yg “salah”, maka daerahnya kemungkinan akan salah urus, dan dapat berdampak lemahnya tonggak penjaga NKRI. Polri pun turut bertanggungjawab untuk hal ini,” ujar Andrea dalam pernyataan tertulisnya.
“Dapatkah Polri berposisi Netral pada Pilkada 2020? Jawabannya mutlak, Ya Dapat!,” sambung mantan Komisioner Kompolnas 2016-2020 ini.
Menurutnya, hal itu dapat tercermin dari seperangkat aturan yang menjadi instrumen bagi anggota Polri dalam bertindak saat mengamankan Pilkada 2020. Selain itu, Andrea juga menyoroti sikap tegas Kapolri Jenderal Idham Azis yang mengintruksikan anggota Polri untuk bersikap neteral di Pilkada 2020.
“Terlebih, usia jabatan Kapolri yang tinggal menghitung bulan, tentu akan meninggalkan legacy yang baik dengan memastikan bahwa Polri memang netral. Dengan tanpa beban pada puncak karir tertinggi dalam tubuh Polri, diyakini Kapolri dapat bertindak “tanpa beban”. Tunduk patuh terhadap peraturan perundang undangan, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, hingga memastikan pemeliharaan Kamtibmas agar Pilkada terselenggara dengan cara yang “berkualitas” menghasilkan pimpinan daerah yang “berkualitas” juga,” jelasnya.
Meski begitu, Andrea juga tak memungkiri jika harapan itu bukan tanpa tantangan dan ancaman. Menurutnya, selalu saja ada oknum-oknum nakal yang melanggar aturan dan perintah.
“Pada tataran implementasi, ada saja “oknum yang nakal”. Namanya juga “oknum”, seharusnya “oknum” itu bertindak dengan cara yang insubordinasi. Melanggar aturan serta ketentuan yang menjadi hukum positif dan juga melanggar kebijakan serta perintah dari Kapolri selaku pimpinan tertinggi,” jelas Andrea/
Menurutnya, hal itu bisa saja terjadi jika pengawasan terhadap anggota tidak dilakukan secara ketat. “Apakah insubordinasi ini mungkin terjadi? Potensinya, ya, berpotensi mungkin saja terjadi. Mengapa demikian dan kira kira potensinya apa saja? Bisa jadi karena pencegahan dan pengawasan terhadap “oknum” tersebut lemah,” jelasnya.
“Bisa jadi karena “oknum” tersebut mempunyai “interest pribadi” sehingga timbul benturan kepentingan. Bisa jadi karena “oknum” tersebut “ewuh pakewuh” dengan “lingkungan atau peer nya dalam bertugas” sambungnya.
Dia juga menyinggung soal oknum angota yang tak neteral, lantaran mencontoh dari oknum pimpinannya. Andrea menyoroti agar hal itu dapat menjadi catatan bagi Polri agar tidak terjadi di penyelenggaraan Pilkada 2020.
“Bisa jadi juga karena “oknum” tersebut “mencontoh” hingga “menganggap enteng”, karena ketika ada “oknum pimpinannya” yang melakukan dugaan tindakan insubordinasi, aman aman saja. Aturan hanya “tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” jelasnya.
“Hal ini patut jadi catatan sejarah agar tidak terulang lagi, dan “oknum pimpinan” tersebut harus diproses internal dan pidana agar “oknum” lainnya tidak termotivasi,” sambungnya.
Andrea memberikan beberapa cara dalam mengatasi permasalahan oknum Polri yang tak neteral di Pilkada. Menurutnya, pengawasan secara ketat dan partisipatif penting dilakukan. Selain itu, dia juga menyinggung soal membangun mitra dengan masyarakat dan pemangku kepetingan terkait, guna melakukan pengawasan.
“Pertama-tama dibutuhkan kerja keras Pengawasan internal untuk melakukan pengawasan yang sangat ketat dan partisipatif. Kenapa partisipatif? Karena jumlah dan kemampuan pengawas internal Polri sedikit dan tidak merata, maka bangunlah kemitraan dengan masyarakat atau pemangku kepentingan terkait lainnya agar mau berpartisipasi dalam pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal. Buat SOP, Mekanisme dan HTCK nya. Hal ini juga membantu untuk saling kontrol antar pengawas, baik dari internal maupun masyarakat/pemangku kepentingan terkait lainnya,” jelas Andrea.
Andrea juga menuntut agar setiap proses penanganan permasalahan Pilkada dilakukan secara transparan, agar mudah diakese publik. “Bangun transparansi setiap proses penanganan permasalahan Pilkada yang dapat diakses publik secara terperinci, akurat dan kapan saja,” jelasnya.
“Terakhir adalah membangun konsistensi dalam penegakan peraturan perundang-undangan. Setiap pelanggar Pilkada, harus dengan tegas tanpa pandang bulu ditindak dan diproses. Kemudian jika ada “oknum” yang nakal dan tidak netral, langsung dicopot, diperiksa, disidang Kode Etik dan Peraturan Disiplin, setelah disidik dan diputus bersalah atas perbuatan dugaan Tindak Pidana terkait Kewajiban Netralitas anggota Polri. Dalam hal ini Polri harus berani menerapkan prinsp persamaan dihadapan hukum.” sambungnya.
Lebih lanjut, Andrea juga meminta Polri melakukan penguatan pencegahan pada tataran implementasi, setidaknya dalam hal menangani dan mengantisipasi sasaran untuk menjadi korban ketidak netralan oknum, menutup peluang oknum pelaku termotivasi untuk melakukan tindakan yang tidak netral, dan memperbaiki pengawasan yang lemah.
“Walaupun menurut saya karena Pandemic Covid-19 ini belum selesai, maka Pilkada 2020 patut ditunda pelaksanaannya. Akan tetapi karena putusan politik sudah diambil oleh para petinggi negeri ini untuk tetap dilaksanakan, maka saya hanya bisa berdo’a agar para anggota Polri yang terlibat diberikan kesehatan, keselamatan dan konsisten untuk tetap netral. Aamiin Yaa Robbal ‘Alamiin,” pungkasnya.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *