Menggerakkan UMKM Sebagai Dinamisator Ekonomi di Kala Pandemi

Setelah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintah sebesar Rp123 triliun, Kementerian Koperasi dan UKM memberikan update dan dampak stimulus kepada UMKM yang kontribusinya 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Media Indonesia bersama Media Group berbincang dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Jumat (4/9), membahas bagaimana UMKM bisa berkontribusi terhadap pergerakan ekonomi. Sehingga kemudian pertumbuhan tidak terlalu dalam kontrakannya.
TANYA: Bagaimana update kondisi pelaku usaha UMKM di masa pandemi?
JAWAB: Pandemi covid-19 ini diperkirakan masih berlangsung dalam satu dua tahun mendatang. Artinya dari sisi ekonomi, masih akan sangat tergantung kepada ekonomi domestik, terutama yang bisa mengadress masalah lapangan kerja, pangan dan kesehatan. Tiga aspek itu yang sekarang paling nyata kita hadapi. Angka pengangguran dna kemiskinan terus meningkat karena pandemi ini membuat orang kehilangan pekerjaan dan pendapatan, yang berakibat daya beli turun.
Kedua, sekarang selain ada ancaman krisis pangan seperti yang Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) ingatkan, sekarang konsumsi masyarakat di tengah menurunnya daya beli, juga prioritas kepada kebutuhan pokok, kebutuhan sekolah dan pemeliharaan kesehatan. Maka ekonomi domestik yang bisa diandalkan yaitu UMKM.
Saat ini memang UMKM terdampak luar biasa. Hal ini berbeda dengan tahun 1998, di mana krisisnya hanya terjadi di dalam negeri, sehingga dahulu UMKM tampil sebagai penyelamat ekonomi nasional, dengan ekspor naik 350%. Per hari ekspor UMKM hanya 14%. Sekarang yang terjadi krisis terjadi global. Saat ini justru berdampak UMKM, dari dua sisi, pasokan dan permintaan.
Kami sejak awal Februari sudah membuka call center di kementerian untuk mengetahui apa saja dampaknya. Dari sampel yang kami lakukan, sebanyak lebih dari 200 ribu sampel, ditemukan mayoritas UMKM bermasalah di pembiayaan, menurunnya permintaan, dan terganggunya distribusi bahan baku.
Survei Asian Development Bank (ADB) 17 April-22 Mei 2020 di Indonesia, mereka menemukan 48,6% usaha UMKM gulung tikar, setengah lagi tetap beroperasi di tengah gangguan pasokan dan permintaan yang rendah. Hasil ini hampir sama dengan data yang kami terima dari call center posko pengaduan.
Lalu sekitar 60% UMKM mengurangi karyawan, sebesar 55% UMKM menunda/tidak ada kenaikan pembayaran upah. Ini menunjukkan memang sisi pasokan dan permintaan terganggu.
Lalu stimulan apa yang pemerintah berikan untuk menghidupkan lagi cash-flow UMKM?
Pemerintah sudah membuat kebijakan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Pertama mencoba membantu UMKM mengalami masalah cash-flow, terutama UMKM yang telah terhubung ke lembaga perbankan. Ada alokasi PEN sebesar Rp 123 triliun untuk program UMKM restrukturisasi hutang, penundaan pembayaran cicilan hutang selama 6 bulan. Banyak UMKM yang mengalami kesulitan membayar cicilan karena permintaan dan pendapatan turun.
Lalu pemerintah juga mensubsidi bunga cicilan sebesar 6% dan subsidi pajak artinya mereka bayar 0%, lalu kami juga menawarkan pinjaman baru yang lebih lunak, dengan bunga 3%. Saat ini penyerapan program itu sudah 52,77%, memang agak rendah. Saya kira yang saat ini sudah otomatis jalan pasti program restrukturisasi hutang, namun program pinjaman modal masih rendah.
Sebab kegiatan usaha sedang sepi. Sehingga pelaku UMKM agak khawatir untuk menanggung beban bunga, termasuk penyalur bank juga akan berhati-hati. Kalau situasi pandemi seperti ini, saat permintaan turun, maka kalau pelaku usaha ditawarkan pinjaman sekecil apapun bunganya, pasti risiko NPLnya tinggi.
Sebab bila terjadi kredit macet (NPL), maka perfomanya akan ditanggung sendiri oleh pihak perbankan. Sementara OJK juga tidak merelaksasi%tase NPL yang diperbolehkan. Saat ini NPL maksimum bank 5% yang diperbolehkan. Ini semestinya bisa direlaksasi, tidak 5% tapi boleh sampai 10%, khusus untuk UMKM.
Bagi usaha mikro yang belum terjangkau perbankan (unbankable) dan belum mendapat pembiayaan dari bank, pemerintah bantu dengan Bantuan Presiden (BanPres) produktif. Kami alokasikan itu kepada 12 juta pelaku usaha mikro, sudah diluncurkan sejak 18 Agustus dan hari ini penyerapannya sudah 61,2%.
Di akhir September diharapkan sudah 100% karena kami sudah memegang 18 juta data dari daerah, koperasi, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan dari kementerian lembaga.
Kami sudah diminta kembali mengajukan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) nya oleh kementerian keuangan dan sudah kita kirimkan juga. Saya sudah mendapat lampu hijau dari ketua PEN, bila ada anggaran PEN pemerintah nanti yang tidak terserap, nanti akan ditambahkan lagi (ke hibah). Untuk tahun depan kami sudah mengajukan di Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPR, sebesar Rp 48 triliun untuk 20 juta UMKM di tahun depan. Kami perkirakan tahun depan masih di dalam situasi sulit. Untuk akuntabilitas serta pengawasannya kami cleansing betul hati-hati agar yang menerima betul-betul usaha mikro.
Bagaimana pemerintah mendongkrak permintaan yang turun?
Dari sisi permintaan kami bantu dengan menyerap produksi UMKM dengan belanja pemerintah dan BUMN. Kami sudah minta kepada Presiden untuk menginstruksikan kementerian dan lembaga membeli produk UMKM. Ada Rp307 triliun di anggaran 2020 yang sudah disetujui untuk dibelanjakan produk UMKM. Kami sudah bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), agar mempercepat proses onboarding produk-produk UMKM di laman khusus e-catalogue LKPP.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *