Lima Arahan Presiden Terkait Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru

Kelima arahan Jokowi yang harus segera diterjemahkan dan diimplementasikan.

Pertama, Presiden mengingatkan pentingnya prakondisi yang ketat. Sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara masif terutama mengenai sejumlah protokol kesehatan yang harus diikuti seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan atau keramaian, hingga menjaga imunitas tubuh.

Terjemahannya adalah, pentingnya prakondisi yang ketat terkait penerapan adaptasi kebiasaan baru perlu sosialisasi dan komunikasi massa sekaligus konsolidasi diikuti dengan simulasi-simulasi yang baik, sehingga saat kita masuk ke dalam tatanan normal baru, kedisiplinan warga itu sudah betul-betul siap dan ada. Diperkuat dengan tampilnya dr Reisa Broto Asmoro sebagai anggota tim komunikasi yang menawan salah satu point untuk membangun komunikasai massa yang efektif. Komunikasi massa menjadi adem.

Kedua, Presiden mengingatkan pentingnya perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan yang harus didasarkan data dan fakta di lapangan. Terkait hal ini, Presiden meminta tiap kepala daerah yang ingin memutuskan daerahnya masuk ke fase adaptasi kebiasaan baru agar berkoordinasi dengan Gugus Tugas.

Merumuskan kebijakan publik yang baik harus dirancang sesuai dengan kerangka acuan dan teori yang kuat. Data dan fakta empirik dari lapangan sebagai salah satu faktor pendukung materi kebijakan publik. Untuk itu, kepala daerah baik gubernur atau bupati-walikota karena masing-masing daerah memiliki karakter yang berbeda maka keputusan kebijakan publik yang ingin memutuskan daerahnya masuk ke fase adaptasi kebiasaan baru agar berkoordinasi dengan Gugus Tugas. Termasuk rencana pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember 2020. Proses pilkada berjalan sesuai kaidah-kaidah demokrasi, protokol kesehatan juga ketat dilaksanakan.

Ketiga, Presiden juga mengingatkan soal penentuan prioritas yang harus disiapkan secara matang mengenai sektor dan aktivitas mana saja yang bisa dimulai dan dibuka secara bertahap. Sebagai contoh, pembukaan tempat ibadah secara bertahap dengan terlebih dahulu menyiapkan dan menerapkan protokol kesehatan di tempat ibadah dinilai Presiden sudah sangat baik.

Penentuan kegiatan ekonomi untuk memecah kebuntuan ketidak berdayaan masyarakat tetap harus disiapkan secara matang mengenai sektor dan aktivitas ada skala prioritas. Ini menarik ketika diimplementasikan dilapangan. Sebagai ilustrasi ada contoh komunikasi dan koordinasi antara Gunerbur Jawa Barat, Ridwan Kamil dengan salah satu Kepala Daerah, seorang Walikota kembali membuka hiburan malam.

Dengan santun Ridwan Kamil melarang dan meluruskan langkah Walikota yang membuka kembali hiburan malam sebagai kegiatan ekonomi dengan tinggi menyebabkan menyebaran Covid-19 menjadi subur. Disodorkanlah data dan fakta secara ilmiah, tahap pertama untuk menggeliatkan ekonomi disesuaikan dengan kondisi yaitu kegiatan ekonomi yang beresiko rendah. Bukan beresiko tinggi seperti hiburan malam. Kategori kegiatan ekonomi beresiko rendah seperti sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri manufaktur, sektor konstruksi, logistik, transportasi barang, sektor pertambangan, perminyakan.

Keempat, Kepala Negara ingin agar konsolidasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah, mulai dari provinsi hingga tingkat RT, terus diperkuat. Presiden juga meminta agar koordinasi di internal Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) diperkuat.

Kenapa konsolidasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah, mulai dari provinsi hingga tingkat RT, harus diperkuat ? Hal ini sangat penting mengingat kebijakan publik yang akan diambil untuk kemaslahatan umat, sehingga sangat bermanfaat bagi publik. Pelibatan dan partisipasi masyarakat merupakan variabel penting untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Bisa kita lihat pada pasar-pasar tradisional, pusat-pusat pembelanjaan yang jumlah pengunjung melimpah ruah kedisiplinan publik mutlak diperlukan. Pelibatan dan partisipasi masyarakat semua elemen dan lini untuk bergotong royong, bersinergi, bekerja menyelesaikan persoalan besar ini.

Kelima, Presiden meminta agar dilakukan evaluasi secara rutin. Meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun, Presiden mengingatkan agar jajarannya tidak lengah terutama karena kondisi di lapangan masih sangat dinamis. Menurutnya, keberhasilan pengendalian Covid-19 ini sangat ditentukan oleh kedisiplinan dan protokol kesehatan.

Menterjemahkan arahan Presiden agar dilakukan evaluasi secara rutin merupakan tuntutan manajemen. Suka atau tidak suka, berbicara manajemen termasuk manajemen penanganan Covid-19, evaluasi mutlak diperlukan. Justru dari aspek evaluasi dengan benar tanpa menutupi kekurangan akan berkualitas evaluasi yang dilakukan untuk sebuah perencanaan berikutnya. Siklus manajemen harus berjalan, dari perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi atau eksekusi dan evaluasi sekaligus kontrol akan efektif memecahkan persoalan.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *