Fasilitas Negara Dilarang Untuk Kampanye

KPU resmi menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Di antara yang diatur adalah larangan tentang penggunaan fasilitas negara oleh pejabat negara untuk kampanye.
Dikutip Selassa (31/7), pada Pasal 64, dijelaskan, presiden, wakil presiden, dan pejabat negara lainnya dilarang menggunakan fasilitas negara selama kampanye.
Pasal 64
1. Dalam melaksanakan kampanye, presiden dan wakil presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara.
2. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi lainnya
b. gedung kantor, rumah dinas, rumah pejabat milik pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan.
c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi atau telekomunikasi milik pemerintah daerah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, dan peralatan lainnya
d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selain itu, PKPU tersebut juga megnatur soal fasilitas negara yang meliputi pengamanan, kesehatan, dan protokoler presiden dan wakil presiden yang kembali mencalonkan diri di kontestasi pilpres. Aturan itu, terncantum dalam Pasal 65.
Pasal 65
1. Penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan presiden dan wakil presiden menyangkut pengamanan, kesehatan, dan protokoler dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan secara profesional dan proporsional.
2. Dalam hal presiden dan wakil presiden menjadi calon presiden atau wakil presiden, fasilitas negara yang memlekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan sebagai presiden dan wakil presiden.

3. Pemberian fasilitas negara yang melekat pada presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Calon wakil presiden dan calon wakil presiden yang bukan presiden dan wakil presiden selama kampaye diberikan fasilitas pengamanan, kesehatan, dan pengawalan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Simak secara lengkap peraturan KPU tersebut di sini.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *