Salah satunya, menjaga konsumsi masyarakat untuk mendorong daya beli. “Kelas menengah atas dapat didorong kepercayaannya kembali kepada kondisi perekonomian nasional. Sehingga, mereka mau membelanjakan uangnya lagi,” ujar Airlangga dalam keterangan resmi, Selasa (19/1).
“Sedangkan untuk kelas menengah bawah dapat dijaga daya belinya, dengan menggencarkan program bantuan sosial, perlindungan sosial, maupun penguatan UMKM,” sambung Airlangga.
Hal berikutnya ialah melakukan percepatan reformasi baik fiskal dan struktural. Upaya percepatan reformasi itu diwujudkan dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, reformasi anggaran dan pembentukkan Lembaga Pengelola Investasi (LPI).
Kemudian, penyusunan Daftar Prioritas Investasi (DPI) atau positive list dalam UU Cipta Kerja juga diharapkan membantu penambahan investasi ke dalam negeri.
Selanjutnya ialah vaksinasi yang menjadi game changer pemulihan ekonomi nasional. Jumlah penduduk yang harus divaksinasi berdasarkan skenario herd immunity mencapai 181,5 juta orang. Itu sekitar 70% dari total penduduk Indonesia.
Sasaran vaksinasi mencakup penduduk usia di atas 18 tahun dan komorbid (yang terkontrol). Sebanyak 1,2 juta vaksin (vial) telah selesai dikirimkan ke setiap provinsi di Indonesia pada 3-15 Januari 2021. Dinas Kesehatan Provinsi akan mendistribusikan ke kabupaten/kota untuk dilakukan proses vaksinasi.
“Untuk tahap pertama periode vaksinasi, dari Januari-April 2021, ditargetkan untuk tenaga kesehatan di 34 provinsi yang berjumlah sekitar 1,3 juta orang. Kemudian, petugas publik 17,4 juta orang dan lansia 21,5 juta orang,” imbuh Airlangga.
Namun, untuk lansia (60 tahun ke atas) akan divaksinasi setelah mendapatkan data hasil uji klinis tahap 3 tentang keamanan vaksin. Untuk tahap kedua, yakni April 2021-Maret 2022, akan dilakukan vaksinasi terhadap masyarakat rentan, yaitu mereka yang tinggal di daerah zona merah sekitar 63,9 juta orang.
Lalu disusul masyarakat lain sebanyak 77,4 juta orang, dengan pendekatan klaster sesuai ketersediaan vaksin.
Sebelumnya, Bank Dunia merekomendasikan empat hal untuk mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Rinciannya, memprioritaskan kesehatan publik, berikut monitoring dan melanjutkan bantuan kepada rumah tangga dan korporasi, terutama masyarakat 40% terbawah. Lalu, reformasi fiskal dan reformasi struktural.