Deretan Bansos Jokowi yang Jadi Tembok Pengaman dari Covid-19

Pemerintah telah menambah Anggaran di APBN 2020 sebesar Rp405,1 triliun untuk penanganan wabah virus Corona atau Covid-19. Dalam anggaran tersebut, juga dialokasikan untuk jaring pengaman sosial.

Jaring pengaman sosial tersebut untuk menjaga daya beli masyarakat agar perekonomian Indonesia tetap dapat terselamatkan di tengah wabah ini. Bantuan sosial pun juga terus dilakukan dalam menjaga perekonomian warga.

Oleh sebab itu, merangkum Okezone, Jakarta, Jumat (1//2020), berikut macam-macam bantuan yang telah diberikan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat:

1. Program Keluarga Harapan

Presiden Joko Widodo telah memperluas jumlah penerima manfaat PKH, dari 9,2 juta menjadi 10 juta penerima. Selain itu, pemerintah juga memperbesar nilai manfaat PKH menjadi 25%.

Penyaluran PKH pun dipercepat dari 3 bulan seklai menjadi 1 bulan sekali. Di mana, total anggaran mencapai Rp37,4 triliun.

Rinciannya, untuk komponen ibu hamil akan mendapatkan bantuan sebesar Rp3 juta per tahun. Angka ini naik Rp600 ribu dari yang sebelumnya hanya Rp2,4 juta per tahun.

Komponen anak usia dini juga akan naik menjadi Rp3 juta per tahun. Sedangkan untuk komponen bantuan untuk disabilitas juga naik menjadi Rp2,4 juta per tahun.

2. Kartu Sembako

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah tunjangan kartu sembako murah sebesar Rp50.000. Dengan adanya tambahan ini, maka penerima kartu sembako akan mendapatkan manfaat sebesar Rp200.000 dari sebelumnya Rp150.000.

Dengan penambahan tersebut, maka pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp43,6 triliun. Penambahan Rp50.000 tersebut akan berlangsung selama 6 bulan.

Adapun penerima manfaat akan sebanyak 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

3. Bantuan Sosial Jabodetabek

Pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga tiap bulan. Di mana, BLT tersebut akan berlangsung selama 2-3 bulan.

BLT tersebut di luar bantuan-bantuan lainnya. Di mana akan befokus di daerah Jabodetabek.

Penerima manfaat akan sebanyak 4,1 juta KPM. Di mana, 2,5 juta KPM di DKI Jakarta, dan 1,6 juta KPM di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).

BLT tersebut berbeda dengan penerima bansos dan BPNT pemerintah atau kartu sembako. Ditegaskan oleh Presiden Jokowi, dalam hal ini BLT untuk Jabodetabek.

“Jadi yang selama ini disampaikan Gubernur DKI 3,7 juta dan 1,1juta penerima sudah dicover oleh DKI. jadi sekarang itu 2,51 juta penerima atau dikonversi itu 1,2 juta keluarga yang di DKI saja itu yang nanti mendapatkan BLT tadi, untuk bodetabek ada 1,64 juta jiwa atau konversi ke keluarga itu 576 ribu keluarga,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani.

4. Bansos Tunai Non Jabodetabek

Tak berbeda dengan di Jabodetabek, daerah di luar Jabodetabek akan mendapatkan Rp600.000 per bulan selama 3 bulan (April-Juni). Di mana ada 9 juta KPM.

Penerima manfaat Bansos Tunai non-Jabodetabek di luar penerima PKH dan Kartu Sembako. Adapun total anggaran yang digunakan adalah Rp16,2 triliun.

5. Kartu Pra Kerja

Program Kartu Prakerja selain diciptakan untuk pengembangan potensi kerja juga diarahkan untuk mengurangi dampak ekonomi bagi orang yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau dirumahkan akibat pandemi virus corona atau coronavirus (Covid-19).

Pemerintah telah menyiapkan Rp20 triliun untuk program ini untuk total 6 juta pekerja di tahun 2020 ini yang terdiri dari 5,6 juta peserta untuk korban PHK dan sektor informal yang kesulitan bekerja karena Covid-19 dan tambahan skema lainnya yang dilakukan oleh BPJS-Tenaga Kerja (BPJS-TK) sekitar 400.000 pekerja.

Nantinya, yang telah terdaftar akan mendapatkan dana sebesar Rp3,55 juta. Di mana rinciannya adalah Rp1 juta untuk pelatihan, Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan, dan Rp150.000 untuk menilai pelatihan tersebut.

6. BLT Dana Desa

Pemerintah menganggarkan Rp21,2 triliun untuk BLT dari Dana Desa. Di mana, Keluarga penerima Manfaat (KPM) mencapai 11 juta KPM.

Penerima manfaat tersebut, di luar penerima PKH, Kartu Sembako, Bansos Sembako, Bansos Tunai dan Kartu Pra-kerja. Adapun nantinya KPM akan menerima Rp600.000 per bulan selama 3 bulan.

7. Subsidi Tarif Listrik

Pemerintah menggratiskan tarif listrik selama tiga bulan. Langkah tersebut ditempuh guna meringkankan beban masyarakat yang terimbas wabah virus corona. Adapun penerima manfaat dibagi dua golongan.

Pertama, Pelanggan listrik dengan daya 450 VA tarif listriknya digratiskan. Ketentuan ini berlaku 3 bulan, yakni April, Mei, dan Juni 2020.

Jumlah pelanggan 24 juta. Di mana, pengguna pascabayar dan prabayar dapat memanfaatkannya.

Kedua, untuk pelanggan listrik dengan daya 900 Va Bersubsidi. Di mana, tidak digratiskan tapi diberi diskon 50%.

Ketentuan ini berlaku 3 bulan, yakni April, Mei, dan Juni 2020. Jumlah pelanggan 7 juta.

Artikel : Okezone.com


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *